Dulu Ratusan Tahun Kuasai Ekonomi Nusantara, Kini Jokowi Tak Mau Lagi Dijajah Bangsa Eropa. Begini Rencana yang Bakal Dilakukan Presiden

Sejak berabad-abad silam, bangsa Eropa sudah menikmati kekayaan alam dari wilayah Asia, yang rupanya berasal dari kawasan Indonesia. Eropa menikmati rempah-rempah dari para pedagang Arab di wilayah Eropa Selatan.

Dalam kebudayaan Eropa, rempah-rempah dari Timur yang selama ini dihadirkan oleh para pedagang Arab itu udah sangat melekat jadi kebutuhan bangsa Eropa sebagai perpaduan jenis obat, pengawet makanan, bumbu masakan, dan juga simbol status sosial.

Rempah-rempah jadi simbol status sosial? Iya, betul. Makanan pesta yang kaya rasa akan rempah-rempah dari Timur (yang harganya selangit itu) jadi salah satu indikator gengsi dan status sosial kaum ningrat Eropa.

Walaupun Bangsa Eropa udah menikmati kekayaan alam dari wilayah Asia, mereka belum pernah tau secara persis sumber asalnya dari mana, mereka juga gak pernah ambil pusing untuk pergi jauh-jauh dateng ke kawasan tersebut karena jalur distribusi perdagangan jalan darat ke Eropa udah oke dengan “perpanjangan tangan” dari India sampai ke Arab.

Jadi pengetahuan Bangsa Eropa tentang asal-usul rempah-rempah itu bisa dibilang cuma samar-samar. Mereka hanya tau rempah-rempah itu berasal dari kawasan kepulauan yang sangat jauh di wilayah Timur, tempat yang begitu asing bagi mereka, begitu misterius dan rahasia.

Dari situlah, mereka terdorong untuk menguasai jalur rempah-rempah hingga datang ke wilayah Nusantara, yang kini bernama Indonesia. Dari situlah, goresan sejarah yang mengatakan, bangsa Eropa menjajah Indonesia selama ratusan tahun muncul.

Kini, Eropa seperti ingin kembali menguasai jalur ekonomi Indonesia di wilayah mereka. Eropa bersiap menggugat Indonesia dalam hal dua komoditas penting: nikel dan kelapa sawit.

busi berbahan nikel

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak takut didugat Uni Eropa soal ekspor Nikel ke Word Trade Organization (WTO). Jokowi memastikan pemerintah siap menghadapi gugatan tersebut.

Demikian disampaikan Jokowi saat meresmikan ekspor perdana produk Isuzu Traga di PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Kawasan Surya Cipta, Karawang, Kamis (12/12/2019). “Kalau ada yang gugat kita hadapi. Jangan kita digugat, grogi,” kata Jokowi dalam sambutannya.

Mantan wali kota Solo itu mengaku akan mempersiapkan kuasa hukum terbaik untuk memenangkan gugatan itu.

Ia bahkan mengaku akan menghadapinya dengan senyuman, dan mengaku bertambah semangat.

“Jangan (ketika) digugat kita keok. Kita keok karena kita gak serius,” tambah Jokowi.

Selama ini, kata dia, ekspor Indonesia bergantung pada sektor komoditas. Misalnya sawit diekspor dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO), nikel berupa raw material atau bahan mentah, dan batu bara juga sama. Sehingga tidak ada nilai lebih.

Kemudian, pemerintah melakukan hilirisasi industri dari bahan mentah yang dimiliki, dimulai dari nikel.

Dimana komoditas yang diekspor menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Namun kebijakan itu justru digugat negara lain. “Kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel,” tandasnya.

Padahal, kata dia, jika ada hilirisasi atau manufaktur lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya akan terbuka. “Larinya ke situ, bukan ke mana-mana. Untuk kepentingan nasional, untuk nasional interest,” katanya.

Jokowi beri target export 1 juta unit hingga 2024

Hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa kian memburuk akibat komoditas kelapa sawit.

Pada hari Rabu (14/8/2019) Uni Eropa mulai mengenakan bea masuk sebesar 8-18% atas produk-produk biodiesel asal Indonesia.

Kebijakan tersebut diambil setelah Uni Eropa menuding pemerintah Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk biodiesel berbasis minyak kelapa sawit.

“Impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia telah mengancam kerugian materiil pada industri Uni Eropa,” tulis Komisi Eropa dalam Jurnal Uni Eropa, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (13/8/2019).

Sebagaimana yang telah diketahui, Benua Biru merupakan salah satu blok ekonomi yang menaruh perhatian sangat besar terhadap isu-isu lingkungan. Tak heran mengingat sebagian besar negara-negara di Eropa masuk dalam kategori high-income economies, yaitu yang memiliki pendapatan per kapita lebih dari US$ 12.376/tahun, berdasarkan data Bank Dunia (World Bank/WB).

Masyarakat yang tinggal di negara berpendapatan tinggi memang cenderung lebih mudah untuk menaruh perhatian pada isu-isu lingkungan. Pasalnya, kebutuhan ‘perut’ mereka sudah terpenuhi, sehingga punya waktu lebih untuk memikirkan hal lain. Berbeda dengan negara berkembang yang fokus utamanya adalah pertumbuhan ekonomi.

Jokowi Resmikan Tol JORR II ruas Kunciran-Serpong

Komitmen Uni Eropa (UE) terhadap lingkungan sejalan dengan Protokol Kyoto, yaitu mengurangi emisi karbon sebesar 20%. Untuk itu, UE mengeluarkan kebijakan biofuel (biodiesel dan bioethanol) pertama yang dikenal sebagai Renewable Energy Directive (RED) pada tahun 2003 (2003/30/EC). Tujuannya adalah untuk menggantikan posisi energi fosil dengan energi terbarukan.

Uni Eropa memasang target penggunaan biofuel untuk transportasi sebesar 2% pada tahun 2005 dan 5,75% pada tahun 2010.

Akan tetapi kenyataan tidak seindah harapan. Pada tahun 2005, nyatanya Uni Eropa hanya mampu memenuhi 1,4% biofuel pada sektor transportasi. Penyebabnya, peraturan tersebut tidak bersifat mengikat alias sukarela.

Selanjutnya pada tahun 2007, Uni Eropa mengeluarkan Renewable Energy Roadmap yang isinya merubah target yang sebelumnya telah ditetapkan. Salah satunya adalah 20% penggunaan energi terbarukan untuk total konsumsi energi pada tahun 2020, serta 10% biofuel untuk transportasi pada tahun 2020. Roadmap ini juga mengubah status 2003/30/EC menjadi mengikat dan wajib, sehingga dapat lebih mudah dikontrol.

Sejatinya saat itu, hubungan dagang Indonesia dengan Uni Eropa semakin bagus. Pasalnya negara-negara Eropa boleh melakukan cara apapun untuk memenuhi target biofuel, termasuk impor dari negara lain.

Namun kondisi tersebut berubah mulai tahun 2009. Saat Uni Eropa mulai merevisi peraturan RED (2003/30/EC) menjadi 2009/28/EC. Revisi tersebut mengatur syarat-syarat biofuel yang bisa digunakan di Uni Eropa. Salah satu poin yang paling penting adalah mengatur tentang bahan berkelanjutan (sustainable) yang bisa digunakan sebagai bahan baku biofuel.

Dijelaskan bahwa produk biodiesel harus terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Uni Eropa tidak akan memperhitungkan biofuel yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Salah satu yang dianggap merusak lingkungan adalah tanaman yang ditanam pada lahan bekas pembabatan hutan yang dilakukan pasca Januari 2008. Ada pula aturan teknis mengenai spesifikasi bahan baku, proses pembuatan, hingga dampaknya untuk mengurangi efek gas rumah kaca.

Syarat-syarat tersebutlah yang selanjutnya menuai polemik. Pasalnya banyak pihak beranggapan bahwa syarat tersebut merupakan bentuk hambatan perdagangan non-tarif.

Jelas saja, dengan adanya syarat yang sangat sulit untuk diadaptasi oleh produsen, Uni Eropa seakan sudah membatasi negara-negara yang boleh memasukkan biofuel ke Benua Biru.

Contohnya, petani sawit Indonesia yang biasa mengirim minyak sawit ke Uni Eropa (untuk bahan baku biodiesel) kan tidak bisa sekonyong-konyong merelokasi lahan tanam. Terlebih saat itu beredar anggapan bahwa sawit Indonesia telah berkontribusi sangat besar terhadap perusakan hutan (deforestasi).

Selain itu, minyak sawit yang mau masuk ke Uni Eropa juga harus melalui proses sertifikasi yang berbelit-belit.

Terlebih mulai tahun 2016, Uni Eropa merancang target-target baru dalam kebijakan energi terbarukan, yang dikenal sebagai RED II.

Dalam RED II ditetapkan bahwa target penggunaan energi terbarukan pada tahun 2030 naik menjadi 32% dari yang semula 27%. Diatur pula kontribusi beberapa kategori biofuel sehingga tidak melebihi konsumsi tahun 2019. Kategori yang dimaksud adalah yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (Indirect Land-Use Change/ILUC), serta tanaman yang mengalami ekspansi area produksi secara signifikan.

Bahkan dalam aturan tersebut disebutkan bahwa minyak kelapa sawit dikategorikan sebagai bahan yang tidak berkelanjutan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan baku biofuel.

Penggunaan sawit akan dikurangi secara bertahap hingga habis sama sekali pada tahun 2030.

Peraturan tersebut mulai tertuang dalam revisi RED II 2018/2001/EU, pada Desember 2018 dan diberlakukan Komisi Eropa pada Maret 2019.

Hal itulah yang membuat Indonesia dan Malaysia, sebagai penghasil 85% sawit dunia naik pitam.

Khususnya di Indonesia, industri sawit merupakan lapangan usaha lebih dari 4 juta petani kecil. Kala ekspor dihambat dengan peraturan-peraturan non-tarif tersebut, akan ada banyak petani yang merasakan dampaknya.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan gugatan untuk Uni Eropa terkait diskriminasi sawit, seperti dikutip dari detikfinance. Gugatan akan dilakukan melalui World Trade Organization (WTO).

Sementara itu pemerintah juga telah menyampaikan nota keberatan kepada Uni Eropa atas pengenaan tarif terhadap produk-produk biodiesel. Namun hingga kini, Uni Eropa belum membalas nota keberatan tersebut.

Bila tidak ditanggapi, pemerintah sebelumnya diketahui telah menyiapkan sejumlah strategi balasan atas pengenaan tarif tersebut. Salah satunya adalah pengenaan tarif masuk untuk produk-produk susu asal Eropa. (Kompas.com/Tim Riset CNBC Indonesia)

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan