• Jan 10, 2019
• Dedi Kusmana

CISARUA, 09/01/2019. Perwakilan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI) melakukan silaturahmi dengan Kepala Staf Presiden, Jendral (Purn) Moeldoko di Kantor KSP Jakarta, Rabu, 09 Januari 2019. Hal ini dilakukan sebagai upaya PPDI dalam memperjuangkan nasib Jutaan Perangkat Desa di seluruh Indonesia untuk mendapat perhatian layak dari pemerintah. mengingat beban dan tanggung jawab perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa sangatlah berat, sementara penghasilan/penghargaan dari pemerintah atas kinerja pernagkat desa masih sangat minim. hal ini terbukti di banyak desa masih ada siltap/penghasilan pernagkat desa diabawah UMR bahkan ada yang masih dibawah angka 500.000/ bulan. atas keprihatinan tersebut, PP PPDI dibawsah pimpinan Bapak Mujito dan Sekjen Bapak Sarjoko terus melakukan koordinasi, konsolidasi dan bahkan berulang kali aksi dalam memperjuangkan nasib perangkat desa seluruh indonesia. berdasarkan release yang disampaikan melaui WAG PPDI Nasional, hasil dari pertemuan dengan Kepala Staff Presdien adalahs ebagai berikut : "Yth. Saudara2ku anggota ppdi dimanapun berada. Berikut kami sampaikan proges kegiatan hari ini 9 januari 2019. Sebelum PP.PPDI melakukan audensi dengan Kepala staf presiden ( jend.purn Moeldoko ) terlebih dahului kami meminta ijin dan arahan dari kemendagri melalui dirjend pemdes ( rekaman pembicaraan kami simpan ), yg kita dapat tarik kesimpulan sbb : 1. Kemndagri ( menteri dalam negeri ) sudah berusaha semaksimal mungkin memenuhi tuntutan ppdi. 2. Secara teknis kementerian dalam negeri melakukan rapat2 dengan pihak terkait termasuk berkirim surat ke kemntrian hukum dan ham untuk memprakarsai revisi pp 43, 47, sudah juga dibuatkan simulasi pengajian siltap perangkat desa.( minimal setara pns gol 2a ). 3. Bahwa tanggal 8 januari kementrian dalam negeri melakukan rapat dengan menko pmk. Dan hari ini 9 januari 2019 jam 13.00 menko pmk mengundang para K/L untuk membahas siltap perangkat desa. Dari hal2 tersebut diatas kami sampaikan langsng ke pk Moeldoko seperti arahan pak dirjend pemdes. Yang kemudian oleh Kepala staf kepresidenan dijawab : a. Jendral tni (purn) memahami dan mengapresiasi perjuangan ppdi. b. Segera melaporkan langsng pd presiden apa yg menjadi keinginan ppdi. Karena secara kebetulan jendral Moeldoko adalah anak seorang jogoboyo didesa pinggir kediri jawa timur. c. Sebelum pelaksanaan 141, beliau akan mengundang kementerian terkait agar segera menuntaskan siltap perangkat desa. Oleh karena itu kami sampaikan kepada seluruh anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk : * istikomah dalam wadah perjuangan kita yaitu persatuan perangkat desa Indonesia * selalu menjaga kekompakan / ukuwah diantara kita...kobarkan semangat juangmu. * kepd Saudara saya mas widi, budi kris, mas hartono dengan senang hati kami persilahkan untk berdiri sendiri atau mendirikan DPN. PERKUMPULAN PERANGKAT DESA , tidak jdi masalah buat kita karena saya yakin alam akan menyeleksi dengan sendirinya, namun pesanku sbgai sesama teman seperjuangan jangan pake jas 2 secara bersamaan...tak elok dipandang mata. Mari berjalan beriringan atau berjlan sendiri2. Demikian yg dpt kami sampaikan, pepatah mengatakan TIADA GADING YANG TAK RETAK demikian pula dengan Mujito dan Sarjoko. Wassalam.... Ttd Mujito Sarjoko Ketum dan sekjend Persatuan Perangkat Desa Indonesia" sementara itu Rd. Wirdiani (Sekjend PPDI Provinsi Jawa Barat) dalam siaran Pers melalui WAG PPDI Prov Jabar menyampaikan hal-hal sebagia berikut : "Aksi 141 adalah bentuk solidaritas perangkat Desa indonesia agar setiap kebijakan pusat dapat berlaku secara merata dan berkeadilan Selanjutnya esensi kegiatan itu adlh utk mendorong pemerintah pusat agar secepatnya merealisasikan perangkat desa mendapatkan siltap setara dg pns gol IIa, tanpa pengerahan masa yg besar dlm bentuk aksi show of force maka pemerintah pusat tdk akan memperhatikan seperti halnya upaya lobi2 yg sdh sering dilakukan karena perangkat desa dianggap tdk punya kekuatan real Utk itu kita harus solid mengerahkan segala kekuatan demi suksesnya aksi 141 Galang kekuatan itu dari semua lini perangkat desa di seluruh wilayah indonesia agar pemerintah pusat tahu bahwa kita mampu dan layak mendapatkan hak2 kita dan tidak dimarginalkan lagi Jadilah pelaku sejarah bukan penonton sejarah, akan lebih baik ikut berpartisipasi daripada hanya sekedar menikmati hasil Salam perjuangan PPDI...#Sekum PPDI Jabar"